Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyimpulkan untuk tidak melanjutkan izin usaha pusat hiburan Alexis. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan bahwa keputusan ini didasarkan pada sekian banyak laporan, keluhan warga, dan perkabaran media.
"Kita tegas. Kita tidak mengharapkan Jakarta menjadi kota yang tidak mempedulikan praktik-praktik prostitusi dan anda mendengar laporan, mendengar keluhan dari warga, dan pun pemberitaan-pemberitaan," kata Anies di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/10).
Sebagai konsekuensi tidak keluarnya izin tersebut, Alexis dijamin tidak dapat lagi melakukan pekerjaan bisnisnya. Dengan kata lain, lanjut dia, segala pekerjaan bisnis yang dilaksanakan setelah adanya keputusan itu mempunyai sifat ilegal. "(Izinnya) sudah berakhir per dikeluarkan. Suratnya sudah terbit hari Jumat kemarin," kata dia.
Pemprov DKI akan mengerjakan pemantauan guna meyakinkan pihak Alexis menaati keputusan yang berlaku. Anies menambahkan, bakal ada aparat yang yang ditugaskan untuk mendirikan peraturan itu.
Anies menyatakan belum terdapat komunikasi dengan empunya usaha Alexis. Namun, untuk Anies ini bukan urusan baru. Pihak Alexis telah memahami keputusan ini berbulan-bulan sebelumnya. "Nanti anda lihat reaksi dari sana. Tapi yang jelas posisi kita. Dan telah tahu kok, ini kan bukan barang yang baru tahu hari ini, telah berbulan-bulan tahu," kata dia.
Berdasarkan keterangan dari Anies, keputusan ini mencantol upaya Pemprov DKI untuk mengawal moral masyarakat. Ia meminta seluruh pihak guna menaati ketentuan tersebut.
Pemprov DKI pun akan mengupayakan konsisten untuk merealisasikan aturan yang sama untuk pemilik usaha hiburan lainnya. "Ini pesan untuk semua. Jangan coba-coba. Kalau kamu coba-coba, maka anda akan tindak dengan tegas. Siapapun, di manapun, siapapun pemiliknya, berapa lamapun usahanya, bila mengerjakan praktik-praktik amoral, lagipula menyangkut prostitusi, anda tidak akan biarkan," kata dia.
sumber : republika
0 komentar:
Posting Komentar